KEADAAN EKONOMI-KEUANGAN DAN POLITIK PADA AWAL KEMERDEKAAN

21FEB

A.   FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MEMBURUKNYA KEADAAN EKONOMI DAN KEUANGAN DI INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN

Pada akhir pendudukan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1.    Inflasi yang sangat tinggi (Hiper-Inflasi).

Penyebab terjadinya inflasi ini adalah beredarnya mata uang pendudukan Jepang secara tak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 milyar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja, diperkirakan sebesar 1,6 milyar. Jumlah itu kemudian bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan meguasai bank-bank. Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata-uang Jepang.

Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri, tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut, sebab negara RI belum memiliki mata-uang baru  sebagai penggantinya. Maka dari itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu :

a.    mata-uang De Javasche Bank;

b.    mata-uang pemerintah Hindia Belanda;

c.    mata-uang pendudukan Jepang.

Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru,Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru.

Oleh karena itulah pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI, juga melakukan hal yang sama yaitu mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing.

2.    Adanya blokade ekonomi, oleh Belanda (NICA). Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

a.    Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia;

b.    Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;

c.    Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.

Akibat dari blokade ini barang-barang dagangan milik pemerintah RI tidak dapat diekspor, sehingga banyak barang-barang ekspor yang dibumihanguskan. Selain itu Indonesia menjadi kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan.

3. Kas negara kosong, pajak dan bea masuk sangat berkurang, sehingga pendapatan pemeritah semakin tidak sebanding dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan petani inilah pemerintah RI masih bertahan, sekali pun keadaan ekonomi sangat buruk.

B.   USAHA MENEMBUS BLOKADE EKONOMI

Usaha-usaha untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda dilaksanakan oleh pemerintah dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut :

1.    Diplomasi Beras ke India

Usaha ini lebih bersifat politis daripada ekonomis. Ketika terdengar berita bahwa rakyat India sedang ditimpa bahaya kelaparan, pemerintah RI segera menyatakan kesediaannya untuk membantu pemerintah India dengan mengirimkan 500.000 ton beras, dengan harga sangat rendah. Pemerintah bersedia melakukan hal ini karena diperkirakan pada musim panen tahun 1946 akan diperoleh surplus sebesar 200.000 sampai 400.000 ton.

Sebagai imbalannya pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Keuntungan politik yang diperoleh oleh pemerintah RI adalah dalam forum internasional India adalah negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan kemerdekaan RI.

2.    Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri

Usaha untuk membuka hubungan langsung ke luar negeri, dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Diantara usaha-usaha tersebut adalah sebagai berikut :

a.    Mengadakan kontak hubungan dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Usaha ini dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation), suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang dipimpin olehDr. Sumitro Djojohadikusumo dan Dr. Ong Eng Die. Dalam transaksi pertama pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor dari Indonesia seperti gula, karet, teh, dan sebagainya. KapalIsbrantsen Inc. yang masuk ke pelabuhan Cirebon adalah kapal Martin Behrmann yang mengangkut barang-barang pesanan RI dan akan memuat barang-barang ekspor dari RI. Akan tetapi kapal itu dicegat oleh kapal Angkatan Laut Belanda dan diseret ke pelabuhan Tanjung Priuk dan seluruh muatannya disita.

b.    Menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia. Oleh karena jarak perairan yang relatif dekat, maka usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Usaha ini secara sistimatis dilakukan sejak tahun 1946 sampai dengan akhir masa Perang Kemerdekaan. Pelaksanaan penembusan blokade ini dilakukan oleh Angkatan Laut RI dengan dibantu oleh pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor.

Sejak awal tahun 1947 pemerintah RI membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia Office (Indoff). Secara resmi Indoff ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia juga berusaha menembus blokade dan usaha perdagangan barter.

Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilannya di luar negeri yang disebut Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPLULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan Angkatan Perang. Sebagai pelaksana upaya menembus blokade ini yang terkenal adalah John Lie, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh dan Chris Tampenawas. Selama tahun 1946 pelabuhan di Sumatera hanya Belawan yang berhasil diduduki Belanda. Karena perairan di Sumatera sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Hasil-hasil dari Sumatera terutama karet yang berhasil diselundupkan ke luar negeri, utamanya ke Singapura, mencapai jumlah puluhan ribu ton. Selama tahun 1946 saja barang-barang yang diterima oleh Singapura dari Sumatera seharga Straits $ 20.000.000,-. Sedangkan yang berasal dari Jawa hanya Straits $ 1.000.000,-. Sebaliknya barang-barang yang dikirim ke Sumatera dari Singapura seharga Straits $ 3.000.000,- dan dari Singapura ke Jawa seharga Straits $ 2.000.000,-.

C.   USAHA-USAHA MENGATASI KESULITAN EKONOMI

Pada awal kemerdekaan masih belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru mulai Pebruari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya itu diantaranya sebagai berikut :

1. Pinjaman Nasional

Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. lr. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.

2. Konferensi Ekonomi, Februari 1946

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :

a.    masalah produksi dan distribusi makanan

Dalam masalah produksi dan distribusi bahan makanan disepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

b.    masalah sandang

Mengenai masalah sandang disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (PPBM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono dan dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. PPBM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).

c.    status dan administrasi perkebunan-perkebunan

Mengenai masalah penilaian kembali status dan administrasi perkebunan yang merupakan perusahaan vital bagi RI, konferensi ini menyumbangkan beberapa pokok pikiran. Pada masa Kabinet Sjahrir, persoalan status dan administrasi perkebunan ini dapat diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran.

Konferensi Ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi kedua ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas, seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula. Hal ini disebabkan gula merupakan bahan ekspor yang penting, oleh karena itu pengusahaannya harus dikuasai oleh negara. Hasil ekspor ini diharapkan dapat dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang dibutuhkan RI.

Saran yang disampaikan oleh Wakil Presiden ini dapat direalisasikan pada tanggal 21 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/1946. Peraturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946, tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

3.    Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947

Pembentukan Badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K. Gani mengumumkan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Untuk mendanai Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan.

Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, sedangkan A.K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda.

Semua hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik, karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi Militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi ekonomi baik, jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah minus dan berpenduduk padat. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun dan Agresi Militer Belanda II mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.

4.    Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada tahun 1948.

Program yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta ini, dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, disamping meningkatkan efesiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, Angkatan Perang dan aparat ekonomi.  Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi secara dratis. Selanjutnya tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

5.    Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Pada dasarnya program ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk mningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar :

a.    menanami tanah-tanah kosong di Sumatera timur seluas 281.277 ha.;

b.    di Jawa dilakkan intensifikasi dengan menanam bibit unggul;

c.    pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan;

d.    disetiap desa dibentuk kebun-kebun bibit;

e.    tranmigrasi.

6.    Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

Organisasi yang  dipimpin B.R. Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah menganjurkan agar pemerintah daerah usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Akan tetapi nampaknya PTE tidak dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akibat dari Agresi Militer Belanda.

Selain PTE perdagangan swasta lainnya yang juga membantu usaha ekonomi pemerintah adalah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan).

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari belenggu penjajahan. Akan tetapi, Belanda belum rela dengan kemerdekaan Indonesia tersebut. Melalui berbagai cara Belanda tetap ingin menjajah Indonesia. Bagaimana sikap Bangsa Indonesia? Tentu saja, bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Dengan berbagai upaya, bangsa Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaannya. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya?

A. Perjuangan Bangsa Indonesia Mempertahankan Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, ada pihak-pihak yang tidak mengakui kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia. Ketika negara kita memproklamasikan kemerdekaan, tentara Jepang masih ada di Indonesia. Sekutu menugaskan Jepang untuk menjaga keadaan dan keamanan di Indonesia seperti sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu. Tugas tersebut berlaku saat Sekutu datang ke Indonesia. Rakyat Indonesia yang menginginkan hak-haknya dipulihkan, berusaha mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Usaha tersebut mendapat rintangan dari pihak Jepang sehingga di beberapa tempat terjadi pertempuran antara tentar Jepang dengan rakyat Indonesia. Pertempuran-pertempuran tersebut menimbulkan korban di kedua belah pihak. Ketika rakyat Indonesia sedang menghadapi Jepang, Belanda (NICA) datang membonceng tentara Sekutu. Tujuan Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu dan pasukan NICA tiba di Indonesia dan mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok. Tentara Sekutu membantu NICA yang ingin membatalkan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia tidak ingin lagi menjadi bangsa yang terjajah. Rakyat Indonesia bangkit melawan tentara Sekutu dan NICA. Rakyat Indonesia menggunakan senjata rampasan dari Jepang dan senjata tradisional yang ada. Berkobarlah pertempuran di mana-mana.

1. Pertempuran Surabaya

Tanggal 25 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jendral Mallaby. Kedatangan tentara tersebut diikuti oleh NICA. Mula-mula tentara NICA melancarkan hasutan sehingga menimbulkan kekacauan di Surabaya. Hal tersebut menimbulkan bentrokan antara rakyat Surabaya dengan tentara Sekutu.

Tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat. Ketika terdesak, tentara Sekutu mengusulkan perdamaian. Tentara Sekutu mendatangkan pemimpin-pemimpin Indonesia untuk mengadakan gencatan senjata di Surabaya. Tentara Sekutu tidak menghormati gencatan senjata. Dalam insiden antara rakyat Surabaya dan tentara Sekutu, Brigjen Mallaby terbunuh. Letnan Jendral Christison Panglima Sekutu di Indonesia, meminta kepada pemerintah Indonesia menyerahkan orang-orang yang dicurigai membunuh Jendral Mallaby. Permintaan tersebut diikuti ultimatum dari Mayor Jendral Mansergh. Isi ultimatum tersebut,

Sekutu memerintahkan rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Penyerahan paling lambat tanggal 9 November 1945 pukul 18.00 WIB. Apabila ultimatum tersebut tidak dilaksanakan, Kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Gubernur Suryo, diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk menentukan kebijaksanaannya. Beliau bermusyawarah dengan pimpinan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan para pemimpin perjuangan rakyat di Surabaya. Hasil musyawarah tersebut adalah rakyat Surabaya menolak ultimatum dan siap melawan ancaman Sekutu

Tanggal 10 November 1945 pukul 06.00, tentara Sekutu menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Di bawah pimpinan Gubernur Suryo dan Sutomo (Bung Tomo) rakyat Surabaya tidak mau menyerahkan sejengkal tanah pun kepada tentara Sekutu. Dengan pekik Allahu Akbar, Bung Tomo membakar semangat rakyat. Dalam pertempuran yang berlangsung sampai awal Desember itu gugur beribu-ribu pejuang Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan untuk memperingati jasa para pahlawan. Perlawanan rakyat Surabaya mencerminkan tekad perjuangan seluruh rakyat Indonesia.

2. Pertempuran Lima Hari di Semarang

Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Kurang lebih 2000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu Rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut maka pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda.

3. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu menuju Magelang, karena Sekutu diboncengi oleh NICA dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam peristiwa tersebut Letkol Isdiman gugur sebagai kusuma bangsa. Kemudian Kolonel Sudirman terjun langsung dalam pertempuran tersebut dan pada tanggal 15 Desember 1945 tentara Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu sampai Semarang. Karena jasanya maka pada tanggal 18 Desember 1945 Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat Jendral. Sampai sekarang setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari Infantri.

4. Pertempuran Medan Area

Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan Sekutu yang diboncengi Belanda dan NICA di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan. Pada tanggal 13 Oktober 1945 para pemuda yang tergabung dalam TKR terlibat bentrok dengan pasukan Belanda, sehingga hal ini menjalar ke seluruh kota Medan. Hal ini menjadi awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Pertempuran Medan Area.

5. Bandung Lautan Api

Kota Bandung dimasuki pasukan Inggris pada bulan Oktober 1945. Sekutu meminta hasil lucutan tentara Jepang oleh TKR diserahkan kepada Sekutu. Pada tanggal 21 November 1945 Sekutu mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan. Hal ini tidak diindahkan oleh TRI dan rakyat. Perintah ultimatum tersebut diulang tanggal 23 Maret 1946. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung, tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta mengintruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya dengan berat hati TRI mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar Bandung pada tanggal 23 Maret 1946 para pejuang RI menyerang markas Sekutu dan membumihanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu yaitu Hallo-Hallo Bandung.

6. Agresi Militer Belanda

Agresi militer Belanda yaitu serangan yang dilakukan oleh Belanda kepada Negara Republik Indonesia. Kurang lebih satu bulan setelah kemerdekaan Indonesia, tentara sekutu datang ke Indonesia. Dalam pendaratannya di Indonesia, tentara sekutu diboncengi NICA. Selain bermaksud melucuti tentara Jepang, tentara sekutu membantu NICA mengembalikan Indonesia sebagai jajahannya. dengan bantuan sekutu, NICA ingin membatalkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak mau dijajah lagi. Rakyat Indonesia tidak mempunyai pilihan lain untuk mempertahankan kemerdekaannya, kecuali dengan bertempur sampai titik darah penghabisan. Di sebagian besar wilayah Indonesia, tentara Sekutu dan NICA harus menghadapi perlawanan pejuang-pejuang Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, menyadarkan tentara Sekutu bahwa bangsa Indonesia tidak dapat dikalahkan hanya dengan kekuatan senjata. Sekutu menempuh cara lain, yaitu mempertemukan Indonesia dan Belanda di meja perundingan. Perundingan dilaksanakan tanggal 10 November 1946 di Desa Linggarjati sebelah selatan Cirebon, Jawa Barat. Perundingan tersebut dinamakan Perundingan Linggarjati. Hasil perundingan dinamakan Persetujuan Linggarjati.

Perundingan ini menghasilkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia. Kedaulatan tersebut meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra. Belanda ternyata melanggar isi Persetujuan Linggarjati. Tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan militer ke daerah-daerah yang termasuk wilayah RI. Serangan tersebut terkenal dengan nama Agresi Militer Belanda I. Agresi Militer Belanda I bertujuan menguasai daerah-daerah perkebunan dan pertambangan. Daerah-daerah tersebut antara lain Sumatra Timur, Sumatra selatan, Priangan, Malang dan Besuki.

Menghadapi serangan Belanda itu, rakyat berjuang mempertahankan tanah airnya. Rakyat melakukan taktik perang gerilya. Perang gerilya yaitu taktik perang menyerang musuh yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) berusaha menengahi pertikaian Indonesia dengan Belanda. PBB membentuk komisi perdamaian. Komisi itu beranggotakan tiga negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika serikat. Komisi itu disebut Komisi Tiga Negara (KTN). Berkat usaha Komisi Tiga Negara, Indonesia dan Belanda kembali ke meja perundingan. Perundingan dilaksanakan mulai tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal perang Amerika Serikat. Kapal tersebut bernama USS Renville. Hasil perundingan tersebut dinamakan Perjanjian Renville. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifudin dan delegasi belanda dipimpin oleh Raden Abdul Kadir Widjojoatmodjo.

Perjanjian Renville sangat merugikan pihak Indonesia. Salah satu isi Perjanjian Renville adalah Republik Indonesia harus mengakui wilayah yang telah direbut Belanda dalam Agresi Militer Belanda I. Agresi Militer Belanda adalah serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda kepada Indonesia untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer II. Agresi Militer Belanda II bertujuan menghapuskan pemerintahan RI dengan menduduki kota-kota penting di Pulau Jawa. Dalam Agresi Militer II, pasukan Belanda menyerang Ibu Kota Republik Indonesia, Yogyakarta dan menahan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan beberapa pejabat tinggi negara. Rakyat Indonesia pantang menyerah. Dengan semboyan sekali merdeka tetap merdeka, rakyat berjuang sampai titik darah penghabisan. Rakyat tetap melakukan perang gerilya. Aksi militer Belanda tersebut menimbulkan protes keras dari kalangan anggota PBB. Oleh karena itu, Dewan keamanan PBB mengadakan sidang pada tanggal 24 Januari 1949, dan memerintahkan Belanda agar menghentikan agresinya. Belanda di bawah Dewan Keamanan PBB meninggalkan Yogyakarta serta membebaskan presiden, wakil presiden dan pejabat tinggi negara yang ditawan.

AGRESI MILITER BELANDA  I
21 JULI 1947

Dalih yang digunakan Belanda guna menyerang RI antara lain :

• Membentuk pemerintahan federal sementara yang akan berkuasa di seluruh Indonesia sampai RIS terbentuk
• Membentuk gendarmerie (pasukan keamanan) bersama  yang juga akan masuk ke daerah RI

Belanda mulai menyerang RI tanggal 21 Juli 1947 dengan menyerang beberapa kota besar al : Jakarta, Surabaya, Medan, Padang Palembang, dll.

Reaksi Pihak Indonesia :

Menerapkan sistem pertahanan Linier yaitu dengan mengadakan gerakan defensif (bertahan) secara total

Reaksi dunia Internasional:  mengecam tindakan agresi Belanda dan akhirnya PBB membentuk KTN (Komisi Tiga Negara )yaitu :

n   Amerika Serikat (Dr. Frank Graham)

n   Australia ( Richard Kirby)

n   Belgia ( Paul van Zeeland

AGRESI MILITER BELANDA II
19 Desember 1948

Disebut juga  Aksi Polisionil yaitu aksi yang dilakukan Belanda dengan tujuan menjaga wilayah kekuasaannya. Aksi dimulai dengan menyerang Lapangan udara Maguwo, Yogyakarta. Taktik yang digunakan Belanda dengan mengadakan serangan kilat atau Blitzkrieg.

Hasil : Kota Yogya dapat dikuasi dan para pemimpin RI dapat di tawan ( Soekarno, Hatta, H. Agus Salim).

Reaksi pihak RI :

A. Bidang Militer

Menghadapi serangan Belanda, TNI menerapkan taktik Pertahanan Rakyat Semesta  yaitu Perang gerilya secara total deangan cara menyebarkan kekuatan di seluruh wilayah yang disebut kantong-kantong perlawananan dijabarkan dalam  Perintah Kilat no.1 tgl 12 Juni 1948 dari Jenderal Sudirman yang berisi antara lain :

1.    Kita telah diserang oleh Belanda dengan  menyerang Yogyakarta dan LapanganTerbang  Maguwo

2.    Pemerintah Belanda telah membatalkan  persetujuan gencatan senjata

3.    Semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan tersebut

Juga dibentuk adanya struktur pemerintahan militer antara lain :

n   Markas Besar Komando Djawa (MBKD) berpusat   di Kepurun, Manisrenggo, Klaten dibawah pimpinan Kolonel AH. Nasution

n   Markas Besar Komando Sumatera (MBKS) berpusat di Medan, Sumatera Utara dipimpin Kolonel Hidayat

Tugas : Melaksanakan pemerintahan militer dan merencanakan perlawanan bersenjata terhadap Belanda

Taktik yang digunakan

o   Wingate yaitu gerakan untuk melakukan penyusupan ke dalam wilayah musuh

o   Wehrkreise ( dari kata wehr “perlawanan” dan kreise“lingkaran” ) artinya membentuk daerah-daerah   perlawanan yang tersebar dibanyak tempat sehingga  kekuatan Belanda terpecah-pecah dalam daerah  perlawanan yang luas

Hasil : Dalam serangan Umum 1 Maret 1949 TNI mampu menguasai kota Yogya selama 6 Jam yang secara taktik militer TNI dapat mengalahkan Belanda dengan menguasai Yogya selama 6 Jam dibawah pimpinan Letkol Soeharto (Komandan Wehrkreise III/Brigade X  Yogyakarta

B. Bidang Politik

Untuk tetap menjaga kelangsungan pemerintahan RI, dibentuklah :

1.    Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk 19 Desember 1948 berpusat di Bukittinggi, Sumatera Barat dipimpin Mr. Syafruddin Prawiranegara ( Menteri Kemakmuran )

2.    Jika gagal maka membentuk Pemerintahan Republik Indonesia di India dibawah pimpinan Mr. AA.Maramis (Menteri Keuangan), LN Palar dan dr. Sudarso

Hasil Perjuangan diplomasi

n  Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947)

         Belanda mengakui kedaulatan RI secara de facto atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura dan harus meninggalkan daerah de facto paling lambat 1 Januari 1949

         Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama membentuk negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat

         Republik Indonesia Serikat tetap mengikat diri dalam ikatan kerjasama dengan kerajaan Belanda, dengan wadah Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda

ý  Perjanjian Renville (17 Januari 1948)

n  Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia, dan berakhir setelah kedaulatannya diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)

n  RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda

n  RI merupakan bagian dari RIS

n  Daerah RI yang diduduki Belanda sebagai hasil Agresi Militer I, harus diakui sebagai daerah pendudukan Belanda

n  Pasukan RI yang berada di daerah kantong ( daerah pendudukan Belanda) harus ditarik ke daerah Republik Indonesia

ý  Perjanjian Roem-Royen (7 Mei 1949)

n  Penghentian tembak menembak antara Indonesia-Belanda

n  Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta

n  Pembebasan para pemimpin RI yang ditahan Belanda

n  Segera diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda

ý  Konferensi Meja Bundar (KMB) (2 November 1949)

n  Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat

n  Penyelesaian soal Irian Barat akan dibahas satu tahun setelah KMB

n  RIS sebagai negara yang berdaulat penuh bekerjasama dengan Belanda dalam suatu perserikatan yang dipimpin oleh Ratu Belanda atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama

n  RIS mengembalikan semua hak milik Belanda, memberikan hak konsesi, dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan Belanda

n  Semua utang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh RIS

n  Dalam bidang militer akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ( APRIS) dengan TNI sebagai intinya

Konflik Indonesia-Belanda
 Menyangkut Masalah Papua

A. Perjuangan Diplomasi

Usaha-usaha yang ditempuh antara lain :

1. Kabinet Ali Sastroamidjojo I   Membawa masalah Irian Barat ke forum PBB namun belum berhasil
2. Kabinet Burhanuddin Harahap   Membawa masalah Irian Barat dalam Sidang Majelis Umum PBB namun juga gagal

Alasan : Belanda menyatakan masalah Ir-Bar adalah masalah bilateral Indonesia-Belanda sehingga harus diselesaikan melalui Uni Indonesia-Belanda

3. Kabinet Ali Sastroamidjojo II  Membatalkan seluruh isi persetujuan dalam KMB yang diikuti dengan pembentukan Propinsi Irian Barat ( 17 Agustus 1956) dengan ibukota di Soa Siu, Tidore serta mengangkat Zainal Abidin Syah sebagai gubernur

B. Konfrontasi Ekonomi

Pihak Indonesia memutuskan segala aktivitas hubungan perekonomian yang berkaitan dengan Belanda dengan cara :

1)   18 Nopember 1957 diadakan rapat umum di jakarta yang dilanjutkan dengan aksi mogok para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada 2 Desember 1957

2)   Melarang aktivitas maskapai penerbangan Belanda (KLM) di wilayah Indonesia

3)   Pengambilalihan aset-aset milik Belanda al :

          a. 9  Desember 1957 Bank Escompto diambil alih oleh pemerintah

             RI

          b. Perusahaan Perkebunan Belanda ( Netherlandsche Handel Maatschappij /NHM) diambil alih dan diganti menjadi Bank Dagang Negara

          c. Percetakan De Unie diganti menjadi percetakan negara

          ( Diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958)

C. Upaya Militer

Pada 19 Desember 1961 dikeluarkan TRIKORA ( Tiga Komando Rakyat ) yang berisi :

q   Gagalkan pembentukan Negara Papua bikinan kolonial Belanda

q   Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

q   Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan

   dan kesatuan tanah air Indonesia

Realisasi TRIKORA : Dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada  2 Januari 1962. Tugas-tugas Komando Mandala :

q  Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan pengembalian wilayah propinsi Irian Barat dalam wilayah NKRI

q  Mengembangkan situasi di wilayah Irian Barat sesuai dengan taraf

perjuangan diplomasidan dalam waktu yang singkat agar di wilayah Irian Barat dapat diciptakan de facto  wilayah-wilayah yang bebas/didudukkan unsur kekuasaan pemerintahan RI

Fase-fase dalam Operasi Komando Mandala

n  Fase Infiltrasi ( Sampai akhir 1962)  Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan operasi militer guna mengembalikan wilayah Irian Barat dengan nama sandi Operasi Jayawijaya

n  Fase Eksploitasi ( Awal tahun 1963) Mengadakan serangan

terbuka terhadap pos-pos musuh yang penting

n  Fase Konsolidasi (Tahun 1964) Mendudukkan kekuasaan RI

secara mutlak di wilayah Irian Barat

PENYELESAIAN MASALAH IRIAN BARAT

Diselesaikan melalui Persetujuan New York ( 15 Agustus 1962) atas ide dari Ellsworth Bunker ( Diplomat AS) yang berisi antara lain :

n  Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana  Sementara PBB atau UNTEA ( United Nations Temporary Executive Authority) pada 1 Oktober 1962

n  Pada 1 Oktober 1962 akan berkibar bendera PBB dengan Belanda dan kemudian diturunkan pada 31 Desember 1962 untuk digantikan bendera RI dan PBB

n  Pemerintahan UNTEA berakhir pada 1 Mei 1963 yang kemudian diserahkan pada pihak Indonesia

n  Selama masa UNTEA, pegawai Indoneisa akan digunakan sebanyak-banyaknya dan pegawai dan tentara Belanda dipulangkan selambat-lambatnya 1 Mei 1962

n  Tahun 1969, rakyat Irian Barat akan diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri yaitu bergabung dengan NKRI atau memisahkan diri

Penentuan Pendapat Rakyat
(PEPERA)

Dilaksanakan dalam tiga tahap :

n   Tahap pertama dimulai pada 24 Maret 1969, bentuk kegiatan

                konsultasi dengan Dewan Kabupaten di kota Jayapura mengenai

      tata cara penyelenggaraan pepera

n   Tahap kedua berupa pemilihan Dewan Musyawarah Pepera yang

                berakhir pada bulan Juni 1969

n   Tahap ketiga dilaksanakan Pepera dari Kabupaten Merauke dan

                berakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura

Hasil : PBB menerima hasil Pepera dengan hasil rakyat Irian Barat tetap menginginkan bergabung dengan NKRI